Berita

Bentuk komiten tranparasi data dan belanja pegawai kepala MAN Tarakan ikuti rapat koordinasi interkoneksi sistem informasi SDM dan aplikasi gawi web

---

Selasa, 29 Juli 2025 — Tanjung Selor

Kepala Madrasah MAN Tarakan, Dra. Hj. Iis Aisah Ahadya, menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara dalam rangka penyelesaian isu pagu minus, peningkatan integrasi data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), dan optimalisasi penggunaan Aplikasi Gaji Web. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala Kemenag, Kepala KUA, Kepala Madrasah Se-Kaltara sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Fokus utama rapat adalah mencari solusi atas kasus pagu minus yang masih terjadi di beberapa satuan kementerian agama provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya interkoneksi data SIMPEG dengan sistem kepegawaian daerah dan aplikasi penggajian agar semua data kepegawaian — termasuk beban kerja, status kepegawaian, dan riwayat tunjangan — dapat terpantau dan terintegrasi secara real time. Dalam paparannya, Pengisi Materi memaparkan Aplikasi Gaji Web menekankan pentingnya validasi data oleh satuan Kemenag di masing-masing daerah.

Sebagai bagian dari komitmen integritas, Kepala Kemenag, Kepala KUA, Kepala Madrasah  menandatangani Pakta Integritas, yang berisi pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjaga kerahasiaan dan akurasi data.

Kepala MAN Tarakan menyatakan, “Kami sangat mendukung langkah dari Kanwil Kemenag Kaltara dalam menyelesaikan pagu minus dan meningkatkan integrasi data kepegawaian. Dengan adanya sistem yang lebih akurat dan transparan, kami yakin pelayanan pendidikan akan semakin baik.”

Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan bebas dari permasalahan administratif yang selama ini menghambat proses penganggaran dan penyaluran hak-hak pegawai Kementerian Agama.